You are hereTanggapan Hasil Kajian Tanggap Darurat Gempa Bumi Sumbar 2009, Padang 27 September 2010

Tanggapan Hasil Kajian Tanggap Darurat Gempa Bumi Sumbar 2009, Padang 27 September 2010


By djuni - Posted on 14 October 2010

Tanggapan terhadap Hasil Kajian dan Pembelajaran Penanganan Masa Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Sumbar 2009

MPBI News, Padang, 27/9/2010
Provinsi Sumatera Barat (Prov. Sumbar) diguncang gempa pada tanggal 30 September 2009 lalu. Di tingkat provinsi penanganan tanggap darurat gempa dilakukan oleh Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satkorlak PB) Prov. Sumbar dan khususnya dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Kebangsaan dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbanglinmas) Prov. Sumbar. “Kesulitan yang dihadapi oleh Bakesbanglinmas Sumbar adalah ketika dana ada tapi aturan pendukungnya tidak ada, sehingga hal itu menjadi kendala. Hambatan yang lain dalam hal koordinasi dan tidak adanya SOP, “demikian dikatakan oleh wakil Bakesbanglinmas Prov. Sumbar, Hardison Bahar dalam acara “FGD Hasil Kajian dan Pembelajaran Penanganan Masa Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Sumbar 2009” pada tanggal 27 September 2010 di Hotel Mariani, Padang. Acara ini diikuti oleh 25 orang dari berbagai latar belakang, seperti wakil pemerintah (Prov. Sumbar, Kota Padang, Agam dan Padang Pariaman), LSM serta wakil masyarakat.

FGD di fokuskan pada pembelajaran dengan dasar temuan-temuan di lapangan. Hasil FGD sangat menarik dengan keaktifan peserta dalam merespon materi. Ini tidak lepas dari substansi FGD yang tidak mencari siapa yang salah, tapi lebih pada pembelajaran bersama untuk hasil yang lebih baik ke depan. Ruang lingkup diskusi dibatasi pada tanggap darurat tanpa menutup materi lain seputar pemulihan dan rehablitasi-rekonstruksi. Namun khusus untuk pemulihan, rehablitasi-rekonstruksi lebih diutamakan sebelum gempa 2009 (kejadian bencana tahun 2007 untuk melihat, seberapa besar implikasi upaya mitigasi dan kesiapsiagaan atau prevention yang dilakukan dalam tanggap darurat atau upaya PRB saat kejadian gempa tahun 2009). Materi FGD pada dasarnya menguatkan hasil temuan di lapangan; dimana kebijakan, kelembagaan, sumberdaya manusia (SDM) menjadi persoalan yang berimplikasi luas terhadap kerja-kerja tanggap darurat.

Syaiful dari Walhi Sumbar memaparkan, “Pada tahun 2004 terjadi gempa dan tsunami dashyat di Aceh. Kejadian ini menakutkan daerah-daerah yang mempunyai pesisir. Ketakutan terhadap ancaman tsunami begitu mencekam kita semua sehingga semua perhatian diarahkan sepenuhnya kepada ancaman dari laut dan ‘lupa’ pada ancaman bencana lainnya.”

Pria yang biasa dipanggil Ipoel dan juga aktif di Lumbung Derma – suatu jaringan lembaga-lembaga non pemerintah untuk kerja-kerja kemanusiaan dan kebencanaan di Sumbar – melanjutkan, “Tempat-tempat pengungsian di Kota Padang 80% ambruk akibat gempa 2009 itu.” Sebelumnya Pemerintah Kota Padang dengan didukung oleh lembaga non pemerintah telah menyiapkan peta risiko tsunami dan melakukan survey bangunan-bangunan yang bertingkat 3 atau lebih serta jaraknya lebih jauh dari 500 meter dari garis pantai maka akan digunakan sebagai tempat pengungsian dari bencana tsunami. Bila sebuah bangunan/gedung selamat dari guncangan gempa maka untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai tempat pengungsian dari tsunami. Hal ini menjadi sangat ironis karena belum lagi tsunami datang tapi baru diguncang gempa saja gedung-gedung yang “dianggap aman” sebagai tempat pengungsian ternyata malah ambruk karena gempa tahun 2009.

Seperti yang diungkapkan oleh wakil Bakesbanglinmas Prov. Sumbar, koordinasi dalam penanganan tanggap darurat gempa Sumbar 2009 ini mengalami hambatan. Ipoel mengungkapkan, “Yang menjadi masalah adalah koordinasi antara pemerintah dan lembaga non pemerintahan. Jadi bagaimana mengkoordinirnya sehingga diperoleh respons yang lebih cepat. Dan bagaimana sinkronisasi antara pemerintah dengan non pemerintah dan media sehingga sinergi terjadi dalam penanganan tanggap darurat. Contohnya dimana ada satu lokasi banyak menerima bantuan sedangkan di lokasi yang lain tidak menerima bantuan.”

Syafrina, dari Palang Merah Indonesia (PMI) Sumbar mengatakan, “PMI memiliki sistem dan prosedur langsung ke masyarakat tetapi dengan tetap berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Yang menjadi kesulitan adalah karakter masyarakat, misal bagi masyarakat yang tidak terkena dampak bencana namun seolah juga terkena.”

Wicaksono, Konsultan GTZ menimpali, “Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang dibentuk pada Maret 2009. Maka dari itu banyak yang tidak tahu sistem penanggulangan bencana (PB) dan sumber daya manusianya belum ada pengetahuan dan ketrampilan. Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) sudah ada tapi struktur dan siapa yang memegang tanggung jawab masih menjadi kendala.”

Wakil dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang melihat dari sisi pemerintahan, “Kebanyakan dari personil BPBD bukan orang yang berpengalaman dalam PB, dilihat dari sistem kapasitas, karena diambil dari masing-masing instansi.”

Menurut Andi, Kesbanglinmas, “Selain koordinasi yang tepat kendala lainnya adalah pendataan dan penanganan saat terjadi bencana. Pembagian tugas harus jelas, mana yang harus melakukan pendataan, dan mana yang harus melakukan pengiriman bantuan sehingga diperoleh data yang tepat untuk mendistribusikan bantuan.”

Wicaksono, Konsultan GTZ Sumbar melihat dari sudut lain, “Ketika relawan datang ke Padang komentar mereka ternyata kondisi kota Padang tidak seburuk yang diberitakan media massa. Penting juga mengenai transparansi media massa yang melakukan penggalangan dana.”

Wakil dari Dinas Sosial Kabuapten Padang Pariaman memprediksikan, “Akan terjadi bencana lanjutan ketika dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan material yang banyak, seperti pasir, batu, bambu, kayu dan bahan-bahan bangunan lainnya. Orang-orang akan mengambil material tanpa memertimbangkan lagi efek yang ditimbulkannya. Hal ini perlu diwanti-wanti sebelum terjadi bencana atau permasalahan di luardugaan.”

Ipoel menyimpulkan lemahnya koordinasi dan penanganan gempa Sumbar 2009 dengan mengatakan, “Kita semua di Sumbar tidak belajar dari pengalaman penanganan gempa 2007, sehingga ketika tahun 2009 terjadi gempa lagi kita tidak siap. Dengan demikian kita tidak siap dan siaga untuk menghadapi risiko bencana yang mengancam Sumbar dari segala sisi.”

Para peserta FGD berharap agar hasil riset ini bisa dilanjutkan pada fase PB berikutnya, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Wakil dari Dinas Kesehatan Kabupaten Agam mengatakan, “Kami mengharapkan riset ini dapat dilakukan secara berlanjut, yakni respon tanggap darurat dan pemulihan (rehab-rekons). Ini diskusi yang patut dipuji dan hal-hal yang dapat ditarik sebagai pembelajaran digunakan sebagai masukan kepada para pengambilan keputusan di pemerintahan dan lembaga non pemerintah dan menjadi payung dalam upaya memimalisir dampak bencana.” --- dp ---
 

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
7 + 6 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.