Sultan HB X: PRBBK sebagai Media Sinergi untuk Kemandirian dan Keswadayaan Masyarakat

Sultan HB X: PRBBK sebagai Media Sinergi untuk Kemandirian dan Keswadayaan Masyarakat

Huntara Gondang 1, Wukirsari, Sleman, 5 Desember 2011
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubowono X membuka secara resmi acara Konferensi Nasional Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (KN PRBBK) VII pada Senin sore (5/12) di Hunian Sementara (Huntara) Gondang 1 Wukirsari, Dusun Gondang Pusung, Desa Wukirsari, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Dalam acara pembukaan ini Sultan HB X didampingi oleh Deputi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Ir. Sugeng Triutomo, DESS.; Ketua Panitia Pengarah KN PRBBK VII, Eko Teguh Paripurno; dan Wakil Bupati Sleman, Yuni Satia Rahayu. Acara ini dihadiri oleh lebih dari 125 orang pegiat PRBBK dari seluruh Indonesia, BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPBD), lembaga nasional – baik nasional maupun internasional, lembaga komunitas.

Pada saat acara pembukaan ini di lereng selatan Gunung Merapi sedang terjadi hujan lebat. Tenda yang digunakan sebagai tempat konferensi bocor di sana-sini. Semula Sultan HB X sudah menyiapkan sambutan tertulis, tapi karena keadaan maka sambutan tertulis itu tidak dibacakan. Sultan HB X lebih memilih untuk memberikan kata sambutan secara langsung dan lisan.

Sultan HB X menyampaikan dalam kata sambutannya, “PRBBK tidak bisa lepas dari masyarakat itu sendiri. LSM dan Pemda secara bersama-sama menyatu bersinergi untuk kemandirian dan keswadayaan masyarakat. Korban bencana ditumbuhkan kemandiriannya agar tidak tergantung kepada pihak luar dan potensi serta kemampuan masyarakat untuk bertahan hidup dalam kekuatannya sendiri. Bantuan tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan korban bencana, tapi harus dapat memotivasi mereka agar dapat bangkit.”

Lebih lanjut Sultan HB X mengatakan, “Dari pengalaman gempa bumi 2006 dan erupsi Merapi 2010 masyarakat harus meninggalkan rumah dan harta bendanya. Hal ini sudah menimbulkan penderitaan. Jangan sampai korban bencana tambah menderita karena perlakuan dan bantuan yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat.”

“Lokasi kejadian bencana cenderung menjadi tempat ‘pesta’ bagi pemilik uang untuk iklan atau promosi. Ini tidak sesuai dengan etika dan tidak memperhatikan perasaan korban bencana. Oleh karena itu di Yogyakarta ada kebijakan untuk menurunkan bendera-bendera kepentingan, kecuali bendera Merah Putih, di lokasi bencana. Hal itu untuk melindungi masyarakat korban bencana dari eksploatasi guna pencitraan lembaga tertentu saja. Mohon agar dapat memberdayakan masyarakat korban bencana dalam pemulihan pascabencana agar mandiri dan harus dapat lebih baik dari sebelumnya,” tegas Sultan HB X.

Konferensi Nasional Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (KN PRBBK) VII mengambil tema “Pemulihan Pasca Bencana dengan pendekatan PRBBK”. KN PRBBK VII ini merupakan agenda dan kerangka kerja bersama para pemangku kepentingan dalam mewujudkan pelembagaan gerakan pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas di Indonesia untuk menjawab permasalahan-permasalahan penanggulangan bencana yang kontekstual.  Rumusan tersebut adalah tujuan umum dari rangkaian symposium dan Konferensi PRBBK.  KN PRBBK VII diselenggarakan pada tanggal 5 – 8 Desember 2011 di huntara Gondang 1, Dusun Gondang Pusung, Desa Wukirsari, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

KN PRBBK VII tahun 2011 akan menelaah apakah manajemen pemulihan pascabencana, khususnya dalam bencana letusan Gunungapi Merapi, sejak kajian/assessment, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi memperhatikan peran dan potensi kelompok komunitas yang melaksanaan PRBBK, memastikan kaitan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dari Komunitas dengan Rencana Aksi pemulihan pascabencana, dan mendorong integrasi ke sistem yang lebih besar.

Konferensi ini diadakan di wilayah yang terdampak bencana letusan Gunungapi Merapi yang mempunyai kelompok komunitas dan rencana aksi komunitas untuk PRB. Dengan demikian, peserta konferensi bersama warga masyarakat bisa bersama-sama menelaah perihal di atas sebagai usaha pembelajaran sekaligus konstruktif untuk pemulihan pascabencana yang lebih baik dan sesuai aspirasi masyarakat korban bencana.  --- dp ---