You are herePengurangan Resiko Bencana Resmi Jadi Kurikulum

Pengurangan Resiko Bencana Resmi Jadi Kurikulum


By djuni - Posted on 30 July 2010

Pengurangan Resiko Bencana Resmi Jadi Kurikulum
Kamis, 29 Juli 2010 | 11:33 WIB

Layar Pemantau Peringatan Tsunami Indonesia pada simulasi Tsunami Drill International 2009 & Exercise IOWVE 2009, Jakarta, Rabu(14/10). Kegiatan ini melatih kesiagaan terhadap bencana gempa bumi dan tsunami. Foto: TEMPO/Subekti

TEMPO Interaktif, Jakarta -- Kementerian Pendidikan Nasional mulai 2011 mengintegrasikan kurikulum Pengurangan Resiko Berencana pada pendidikan dasar hingga menengah. "Pengintegrasiannya mungkin pada tingkat topik bahasan seperti pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, "    kata  Bambang Indriyanto, Sekretaris Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional, dalam keterangan pers di kantornya, Kamis (29/7).

Menurut Bambang, kurikulum tersebut tidak akan berpengaruh terhadap standar isi kurikulum secara keseluruhan.  Saat ini kementerian masih menggodok model pengintegrasian kurikulum dan bagaimana implementasinya.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional No. 70A/SE/MPN/2010 tentang Pengarusutamaan Pengurangan Resiko Bencana di Sekolah, Kementerian tidak akan menjadikan pengetahuan pengurangan resiko bencana sebagai kurikulum terpisah.

Bambang menjelaskan, karena selain beresiko menambah beban siswa, penambahan kurikulum juga harus mengubah peraturan. Dia mencontohkan,  dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan alam ke depan, siswa belajar tentang asal muasal gempa. "Dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosialnya, akan diajarkan bagaimana menghadapi gempa, mengembangkan empati dan simpati," ujarnya.

Dengan kurikulum tersebut, kata dia, siswa tidak hanya memahami tentang bagaimana mengurangi resiko bencana, tapi mempunyai kompentensi. "Artinya antara teori, ucapan, dan perbuatan bisa dibuktikan pengetahuannya terhadap bencana," kata Bambang.

Sebenernya kementerian sudah mempunyai proyek rintisan di Yogjakarta dan Padang, Sumatera Barat. Tapi karena kejadian bencana berpotensi di tiap kawasan Indonesia, maka secara nasional. Daerah yang menjadi prioritas penerapan integrasi kurikulum ini adalah Bengkulu, Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogjakarta, Jawa Tengah, Maluku dan Nusa Tenggara Timur.

http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2010/07/29/brk,20100729-267207...
 

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
2 + 14 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.