You are hereKabupaten Sidoarjo akan membentuk BPBD pada tahun 2010

Kabupaten Sidoarjo akan membentuk BPBD pada tahun 2010


By djuni - Posted on 29 January 2010

MPBI News, Jakarta
Di bawah ini naskah jawaban Bupati Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur terhadap pertanyaan/pandangan umum Fraksi Gerhana dan Partai Demokrat yang dilansir dalam
Website DPRD Sidoarjo pada tanggal 20 Januari 2010. Dalam jawaban Bupati Sidoarjo itu ada dua hal yang terkait bencana, yaitu rencana pembentukan BPBD dan penanganan Lumpur Lapindo.

Rencana pembentukan BPBD Kabupaten Sidoarjo

Pembentukan BPBD Kabupaten Sidoarjo akan tetap dialokasikan pada tahun 2010. Pertimbangan pembentukan BPBD ini antara lain:

1. Tugas –tugas penanganan bencana akan lebih terkoordinasi dan lebih optimal, terutama tugas-tugas pra bencana yang  selama ini kurang tersentuh, karena kedudukan Satlak Penanggulangan Bencana hanya berperan pada saat terjadinya  bencana, demikian pula SKPD teknis terkait yang selama ini menangani.

2. Bencana luapan lumpur yang belum dapat dipastikan berakhirnya  dan cenderung  semakin luas wilayah  terdampaknya, mengharuskan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo  turun tangan secara all out. Walaupun pemerintah telah membentuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) tetapi masih terdapat banyak kekurangan, terutama masalah penanganan dampak sosial dan ekonomi masyarakatnya. Penanganan dampak sosial suatu bencana oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan lebih efektif dan efesien apabila dikoordinir oleh sebuah unit kerja (SKPD).

3. Dengan dibentuknya BPBD, diharapkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat mengakses anggaran untuk penanganan bencana (termasuk penanganan dampak sosial dan ekonomi masyarakat akibat Lumpur Porong) ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)


Penanganan Lumpur Lapindo

Berkaitan dengan pelunasan sisa pembayaran uang ganti rugi dampak dari Lumpur Lapindo maupun yang masuk dalam peta terdampak adalah menjadi tanggungjawab pihak PT Minarak Lapindo Jaya dan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, hal ini sesuai dengan PERATURAN Presiden Nomor 14 Tahun 2007. Untuk selanjutnya kami telah memfasilitasi warga Kelurahan Jati Rejo, Siring dan Desa Mindi dengan mengirim surat pada tanggal 17 September 2009 dan tanggal 9 Oktober 2009 kepada BPLS agar segera memproses pencairan dana bantuan sosial kontrak rumah, uang evakuasi dan uang jaminan hidup.

========================================

Bupati SidoarjoJAWABAN EKSEKUTIF TERHADAP PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM FRAKSI GERHANA & PARTAI DEMOKRAT
0 comments

Oleh Kahumas tgl. Jan 20, 2010 jam Features, Info Khusus

BUPATI  SIDOARJO

ASSALAMUALAIKUM WR.WB.

YTH. SDR. PIMPINAN SIDANG DAN SEGENAP ANGGOTA DEWAN ;

YANG SAYA HORMATI :

-         REKAN-REKAN ANGGOTA MUSPIDA ;

-         PARA KOMANDAN / KEPALA KESATUAN TNI – POLRI ;

-         PIMPINAN PARTAI POLITIK ;

-         PARA WARTAWAN, ANGGOTA LSM DAN PARA UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

H. Saiful Illah,SH.,MH - Wakil Bupati Sidoarjo mewakili Bupati Sidoarjo

PADA KESEMPATAN YANG BAIK INI MARILAH KITA MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH YANG MAHA KUASA ATAS LIMPAHAN RAHMAT, TAUFIK DAN HIDAYAH-NYA KITA DAPAT MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA RAPAT KE 3 DENGAN ACARA JAWABAN BUPATI TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DALAM KEADAAN SEHAT WAL’AFIAT LAHIR DAN BATIN.

TERIMAKASIH KAMI SAMPAIKAN KEPADA DEWAN YANG TERHORMAT ATAS BERBAGAI PANDANGAN, SARAN MAUPUN HIMBAUAN SEBAGAIMANA DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA RAPAT KE 2 DENGAN ACARA PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD DAN PENETAPAN PERUBAHAN ALAT KELENGKAPAN DPRD PADA TANGGAL 11 JANUARI 2010 YANG BERGUNA DALAM RANGKA PERBAIKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SIDOARJO.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

APBD  TAHUN ANGGARAN 2010 DISUSUN BERPEDOMAN PADA PERMENDAGRI NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2010 AGAR TERWUJUD KETERPADUAN DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN ANTARA PEMERINTAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH SEHINGGA KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN SECARA NASIONAL DAPAT TERJAGA.

ADAPUN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2010 ADALAH :

   1. PENGENTASAN PENDUDUK MISKIN DAN PENGANGGURAN MELALUI PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN SERTA KESEHATAN DAN SARANA PRASARANA EKONOMI LOKAL ;
   2. PENDAYAGUNAAN PERAN SERTA AKTIF MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN, STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN SERTA PERWUJUDAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK GUNA MENCIPTAKAN PELAYANAN PUBLIK YANG OPTIMAL ;
   3. PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM POTENSIAL YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN ;
   4. PENGUATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN DAN ENERGI SERTA PERLUASAN INVESTASI DALAM BIDANG PERTANIAN DAN UMKMK GUNA MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI.

MEMPERHATIKAN 4 PIORITAS PEMBANGUNAN DIATAS, HENDAKNYA PEMBAHASAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2010 DIUPAYAKAN UNTUK MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN TERSEBUT.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

SELANJUTNYA PERKENANKAN KAMI MENYAMPAIKAN JAWABAN DAN PENJELASAN ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN SIDOARJO SECARA SISTEMATIS DAN BERURUTAN SEBAGAI BERIKUT :

   1. FRAKSI GERAKAN HATI NURANI ;
   2. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT ;
   3. FRAKSI PKB ;
   4. FRAKSI PAN PKS ;
   5. FRAKSI PDI PERJUANGAN ;
   6. FRAKSI GOLONGAN KARYA  KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA.

JAWABAN PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI GERAKAN HATI NURANI

   1. PERMASALAHAN SAMPAH MERUPAKAN MASALAH YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN SERIUS KHUSUSNYA DI PERKOTAAN KABUPATEN/KOTA TERMASUK KABUPATEN SIDOARJO. POLA PENGELOLAAN SAMPAH SAAT INI MASIH MENGGUNAKAN METODE KUMPUL – ANGKUT – BUANG SEHINGGA DI TPA BELUM ADA KEGIATAN PROSES PENGOLAHAN, YANG BERDAMPAK TPA CEPAT PENUH. NAMUN KAMI BERUSAHA SECARA BERTAHAP UNTUK MERUBAH PARADIGMA KUMPUL – ANGKUT – BUANG MENJADI KUMPUL – PROSES. DENGAN KEGIATAN SIDOARJO BANGKIT BERSIH DAN HIJAU (SBBH), SAFARI KOMPOSTER SIDOARJO DAN DENGAN DUKUNGAN ANGGARAN DARI APBN, SAAT INI SUDAH TERBANGUN TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU (TPST) SEBANYAK 4 (EMPAT) UNIT DI LOKASI :

1. DESA JANTI, KECAMATAN WARU

2. DESA NGINGAS, KECAMATAN WARU

3. DESA KEBOANSIKEP, KECAMATAN GEDANGAN

4. DESA SIWALANPANJI, KECAMATAN BUDURAN

LAHAN TPA JABON YANG LUASNYA 5,4 HEKTAR SUDAH DIMANFAATKAN SEKITAR 50% SEDANGKAN LAHAN TPA KRIAN DENGAN LUAS 2,2 HEKTAR SUDAH DIMANFAATKAN SEKITAR 90 %. DANA PENGADAAN LAHAN PENGGANTI TPA KRIAN SUDAH MASUK DALAM DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) TAHUN 2009, NAMUN DALAM PROSES PEMBEBASAN TANAH MENGHADAPI KENDALA KETIDAKSESUAIAN ANTARA PETA RT RW DENGAN PERSYARATAN TEKNIS LAHAN TPA SEHINGGA BELUM DAPAT TEREALISASI, SELANJUTNYA ANGGARAN YANG SUDAH TERSEDIA DALAM DPA TAHUN 2009 DIMASUKKAN KEMBALI DALAM RKA TAHUN 2010.

   1. KAMI SETUJU DENGAN PENILAIAN FRAKSI GERAKAN  HATI  NURANI TENTANG PERLUNYA PELEBARAN JEMBATAN SIMPANG ENAM DUNGUS, HAL TERSEBUT DIKARENAKAN  VOLUME LALU LINTAS  DI SIMPANG  ENAM DUNGUS MEMANG PADAT SEHINGGA SERING TERJADI KEMACETAN  PADA JAM SIBUK BAIK PAGI MAUPUN SORE HARI. HAL INI DIKARENAKAN LEBAR JEMBATAN YANG KURANG MEMADAI.  KAMI TELAH MERENCANAKAN PELEBARAN JEMBATAN DI SIMPANG ENAM DUNGUS TERSEBUT, NAMUN KARENA KETERBATASAN ANGGARAN, HAL TERSEBUT BELUM DAPAT DIREALISASIKAN.
   2. KAMI SEPENDAPAT TENTANG PERLUNYA PEMASANGAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS BARU DAN PERBAIKAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS YANG SUDAH RUSAK. UNTUK ITU AKAN DILAKUKAN INVENTARISASI RAMBU-RAMBU YANG ADA DAN DILAKUKAN PEMASANGAN DAN PERBAIKAN RAMBU PADA TAHUN ANGGARAN 2010.
   3. KAMI SEPENDAPAT DENGAN PERLUNYA REHAB PEMBANGUNAN PUSKESMAS KEMANTREN KECAMATAN TULANGAN UNTUK ITU DIPROGRAMKAN DENGAN MEMPERHATIKAN KEMAMPUAN ANGGARAN DAN SKALA PRIORITAS.
   4. TERIMA KASIH ATAS MASUKAN DAN SARAN DARI FRAKSI GERAKAN HATI NURANI, BAHWA DALAM PELAKSANAAN HIBAH DANA PEMBANGUNAN PARTISIPATIF (BLOCK GRANT) INI, KAMI AKAN BERUSAHA UNTUK LEBIH SELEKTIF DAN OPTIMAL, SEHINGGA TARGET OUTCAME DAPAT TERCAPAI SEBAGAIMANA YANG DIHARAPKAN.
   5. PELAKSANAAN PARKIR BERLANGGANAN KAMI AKUI BANYAK KEKURANGAN TETAPI KEKURANGAN TERSEBUT AKAN KAMI EVALUASI GUNA PERBAIKAN SISTEM YANG ADA. SEDANGKAN UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN, TERHADAP PENGGUNA PARKIR  YANG KEHILANGAN KENDARAANNYA PADA TITIK-TITIK PARKIR YANG DITETAPKAN AKAN DIBERIKAN JAMINAN ASURANSI KEHILANGAN   YANG DIMULAI PADA TAHUN ANGGARAN 2010.
   6. KETENTUAN KELENGKAPAN ANDALALIN TELAH MENJADI PERSYARATAN DAN DITERAPKAN PADA SEMUA PERUSAHAAN (TIDAK HANYA SPBU). HAL INI BERDASARKAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN) PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN KAWASAN. PENYUSUNAN DOKUMEN ANDALALIN DAPAT DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN (PEMOHON) ATAU OLEH PIHAK KETIGA, UNTUK ITU PERLU DICANTUMKAN PENANGGUNG JAWABNYA.
   7. PEMBERLAKUAN PELAYANAN KTP GRATIS TIDAK MENYURUTKAN LANGKAH/UPAYA PENINGKATAN MUTU PELAYANAN BAIK MELALUI PERBAIKAN SARANA MAUPUN PRASARANANYA. NAMUN KESAN LAMBAT TERSEBUT, DISEBABKAN MEKANISME YANG MENGHARUSKAN PENANDATANGANAN KTP SECARA LANGSUNG OLEH KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL.

9.   PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO SELALU BERUPAYA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERMASUK  MELALUI DONASI, NAMUN MELIHAT BEBERAPA DAERAH LAIN YANG SUDAH MELAKSANAKAN DONASI KURANG BERHASIL DALAM PEMUNGUTANNYA MAKA PERLU DILAKUKAN KAJIAN LEBIH LANJUT.

10.  DALAM PENYUSUNAN KUA – PPAS PEMBAHASANNYA SUDAH  MENGAKOMODIR POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD YANG DITUANGKAN DALAM NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMKAB DAN DPRD SEBAGAI TERCANTUM DALAM BUKU KUA BAB V HAL V-2 DAN PPAS BAB VI    HAL VI-2.

11.  DI DALAM RAPBD TAHUN 2010 TELAH DIALOKASIKAN ANGGARAN UNTUK TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA TUNJANGAN UANG MAKAN SEBESAR RP.7.500 PER HARI. NAMUN DEMIKIAN APABILA MEMUNGKINKAN AKAN KAMI UPAYAKAN PENINGKATAN.

12.  DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KHUSUNYA DARI SEKTOR PAJAK HOTEL DAN RESTORAN. PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO AKAN TERUS BERUPAYA MENGARAHKAN DENGAN MERUBAH SISTEM TAKSASI KE BILLING SYSTEM SECARA BERTAHAP DAN MELAKUKAN SOSIALISASI KEPADA WAJIB PAJAK TERKAIT DENGAN PENGGUNAAN BILL BON SERTA SELALU MENINGKATKAN PENGAWASAN PENGGUNAAN BILL BON TERSEBUT.

13.  KAMI MENDUKUNG TENTANG PERLUNYA TAMBAHAN ANGGARAN UNTUK PEMBANGUNAN JALAN YANG DAPAT MEMPERLANCAR AKSESTABILITAS  DAN MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT SEKITAR.

14. TERIMA KASIH ATAS MASUKAN FRAKSI GERAKAN HATI NURANI TENTANG KEBERADAAN PKL DI ALUN-ALUN YANG MEMBERIKAN KESAN KUMUH DAN TIDAK SEDAP DIPANDANG MATA. KEBERADAAN PKL DI ALUN-ALUN PADA AWALNYA MERUPAKAN KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP MASYARAKAT  SIDOARJO PADA SAAT TERJADI KRISIS MONETER, NAMUN DALAM PERKEMBANGANNYA JUMLAH PKL SEMAKIN TIDAK TERKENDALI. SECARA BERKALA TELAH DILAKUKAN PEMBINAAN KEPADA PARA KOORDINATOR PKL DI ALUN-ALUN NAMUN BELUM MEMBERIKAN HASIL YANG MEMUASKAN. KAMI BERUPAYA UNTUK MENGEVALUASI KEBERADAAN PKL DI ALUN-ALUN AGAR TIDAK SEMAKIN KUMUH DENGAN MEMBATASI JUMLAH PKL DAN MEMBERIKAN ALTERNATIF LOKASI SELAIN DI ALUN-ALUN YAKNI DI JALAN LINGKAR BARAT DAN DI LAPANGAN PARKIR STADION GELORA DELTA. UNTUK ITU DUKUNGAN LEGISLATIF TERKAIT PENATAAN PKL KAMI BUTUHKAN.

15.  BAHWA KETENTUAN MENGENAI PEKERJAAN YANG BOLEH DISERAHKAN PADA PERUSAHAAN LAINNYA (OUTSOURCHING) TELAH DIATUR DI PASAL 64 SAMPAI DENGAN PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN. UNTUK PERUSAHAAN PEMBORONGAN PEKERJAAN, KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN ADALAH YANG MERUPAKAN KEGIATAN PENUNJANG PERUSAHAAN DAN BUKAN KEGIATAN UTAMA PERUSAHAAN. SEDANGKAN UNTUK PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH, PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN ADALAH KEGIATAN YANG TIDAK BERHUBUNGAN LANGSUNG DENGAN PROSES PRODUKSI SEPERTI : CATERING, CLEANING SERVICE, TRANSPORTASI DAN SATPAM.

16.  KAMI TELAH MERENCANAKAN REHABILITASI / PEMELIHARAAN JEMBATAN DESA BAKUNGPRINGGONDANI DAN DESA SEDURI PADA TAHUN ANGGARAN 2010.

17.  UNTUK PEMBANGUNAN PLENGSENGAN DI AFVOUR SUNGAI BUNTUNG ANTARA DESA KEDUNGTURI DAN DESA WAGE KECAMATAN WARU DIUSAHAKAN AKAN DILAKSANAKAN SECARA BERTAHAP PADA TAHUN 2010 APABILA ANGGARAN MEMUNGKINKAN.

18. TERIMA KASIH ATAS SARAN DAN PENDAPAT FRAKSI GERAKAN HATI NURANI, TERKAIT PERLUNYA PENGKAJIAN ULANG TERHADAP SISTEM PENERIMAAN SISWA BARU (PSB). UNTUK ITU AKAN DILAKUKAN EVALUASI DAN KOORDINASI DENGAN ELEMEN TERKAIT (FORUM STAKE HOLDER) DI AWAL FEBRUARI 2010.

19. TERIMA KASIH ATAS SARAN DAN PENDAPAT FRAKSI GERAKAN HATI NURANI, UNTUK ITU KAMI BERUPAYA MEMENUHI DAN MEMPERBAIKI SARANA PRASARANA TERSEBUT SEMAKSIMAL MUNGKIN, MELALUI APBD, APBN MAUPUN DARI DANA LAIN YANG SAH.

20.  SECARA UMUM KAMI SUDAH MELAKUKAN PERBAIKAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SARANA,PRASARANA BAIK GEDUNG, ALKES, PENGADAAN PUSKESMAS KELILING, PEMBANGUNAN SARANA SISTEM INFORMASI KESEHATAN, NAMUN DEMIKIAN KARENA KETERBATASAN ANGGARAN MAKA BELUM SELURUHNYA TERPENUHI SESUAI STANDAR, SEBAGAI CONTOH PEMBANGUNAN SARANA SISTEM INFORMASI KESEHATAN BARU MENCAKUP 12 PUSKESMAS SISANYA BELUM TERANGGARKAN. DEMIKIAN JUDA DENGAN PEMBANGUNAN REHAB FISIK GEDUNG (PUSKESMAS DAN PUSTU) YANG SUDAH TIDAK MEMENUHI STANDAR BELUM BISA DILAKSANAKAN KARENA KETERBATASAN BIAYA, SEHINGGA PERLU PENTAHAPAN PENGANGGARAN.

21.  PUSKESMAS ADALAH SEBAGAI SARANA PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA ATAU PELAYANAN KESEHATAN DASAR. UNTUK PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN DAPAT PARIPURNA, MAKA PERLU PENANGANAN PELAYANAN KESEHATAN LANJUTAN, SEHINGGA PUSKESMAS AKAN MELAKUKAN PELAYANAN RUJUKAN KE PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT LANJUTAN (RUMAH SAKIT). HAL INI SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI NOMOR 128 TAHUN 2004. SEDANG KURANGNYA DOKTER UMUM DI PUSKESMAS KAMI TELAH MELAKSANAKAN PROGRAM PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK MELALUI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) DAERAH, UNTUK MENCUKUPI KEKURANGAN TENAGA MEDIS DI PUSKESMAS. TAHUN 2010 KAMI MELANJUTKAN PROGRAM PENGANGKATAN DOKTER UMUM PTT DAERAH SEBANYAK 42 ORANG, SEHINGGA DIHARAPKAN TAHUN 2010 JUMLAH TENAGA DOKTER DAPAT MENCUKUPI KEKURANGAN YANG ADA DI PUSKESMAS DAN JUMLAH TENAGA DOKTER MENJADI 129 ORANG YANG TERSEBAR DI SELURUH PUSKESMAS SE- KABUPATEN SIDOARJO

22.  PADA PENERIMAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BEBERAPA SAAT YANG LALU TERDAPAT FORMASI UNTUK SATPOL PP, TETAPI DALAM JUMLAH YANG TERBATAS. UNTUK ITU USULAN PENAMBAHAN PERSONEL SAAT INI SEDANG DALAM PEMBAHASAN DAN NANTINYA AKAN KAMI RENCANAKAN PENAMBAHAN PERSONEL SATPOL PP.

   1. TINDAKAN ANTISIPASI PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TERHADAP PEMBANGUNAN TOWER YANG VOLEMENYA SEMAKIN BERTAMBAH DILAKUKAN MELALUI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TOWER BERSAMA. SEDANGKAN TERHADAP PENDIRIAN TOWER YANG TIDAK MEMILIKI PERIJINAN AKAN KAMI TERTIBKAN MELALUI SKPD TERKAIT SESUAI DENGAN ATURAN YANG BERLAKU DAN AKAN DILAKUKAN PENGAWASAN YANG LEBIH INTENSIF.

24.  MENGINGAT PERLUNYA OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI SATPOL PP DALAM PENERTIBAN REKLAME, BALIHO DAN SPANDUK , MASUKAN DARI FRAKSI GERAKAN HATI NURANI AKAN KAMI PERHATIKAN DAN  UNTUK ITU DIUSULKAN UNTUK PENGADAAN MOBIL CRANE PADA TAHUN ANGGARAN 2011

25. POS BANTUAN TERHADAP KEGIATAN KEAGAMAAN SUDAH TERSEDIA DAN DAPAT DIMANFAATKAN OLEH UMAT BERAGAMA TERMASUK AGAMA HINDU, MELALUI PENGAJUAN PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN.

DEMIKIAN JAWABAN DAN TANGGAPAN ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI GERAKAN HATI NURANI, SELANJUTNYA KAMI BERALIH UNTUK MENANGGAPI DAN MENJAWAB PEMANDANGAN UMUM DARI FRAKSI DEMOKRAT.

JAWABAN ATAS PEMANDANGAN UMUM

FRKASI PARTAI DEMOKRAT

1.   DIDALAM PENYUSUNAN APBD TA 2010 TETAP MENGACU PADA PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

PENYAMPAIAN RAPERDA APBD KEPADA DPRD SESUAI DENGAN JADWAL PENYUSUNAN APBD, YAITU DISAMPAIKAN MINGGU PERTAMA BULAN OKTOBER DENGAN WAKTU PEMBAHASAN SELAMA 2 BULAN. OLEH KARENA MENUNGGU  TERBENTUKNYA ALAT KELENGKAPAN DPRD, MAKA APBD DISAMPAIKAN TANGGAL    30 OKTOBER 2009 SEDANGKAN KUA – PPAS TA 2010 DISEPAKATI PADA TANGGAL   4 AGUSTUS 2009.

   1. SUDAH 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN INI, KAMI TELAH MELAKUKAN KAJIAN TERHADAP PERDA-PERDA YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN KONDISI SAAT INI, SERTA MENSELARASKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG LEBIH TINGGI. HAL TERSEBUT KAMI LAKUKAN SECARA BERTAHAP DAN DIDASARKAN PADA KEMAMPUAN ANGGARAN DAN SKALA PRIORITAS. TERHADAP PERDA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH YANG BESARAN RETRIBUSI SANGAT RENDAH, SEDANG DIPROSES UNTUK PENYESUAIAN MELALUI PERDA BARU YANG DALAM WAKTU DEKAT AKAN KAMI SAMPAIKAN KE LEGISLATIF GUNA DIBAHAS BERSAMA.
   2. PERLUNYA PENGKAJIAN ULANG TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN PEMKOT SURABAYA  TERKAIT PENGELOLA TERMINAL BUNGURASIH SUDAH KAMI KOORDINASIKAN, BAIK MELALUI SURAT MAUPUN RAPAT KOORDINASI,   NAMUN HASIL DARI KOORDINASI DIMAKSUD BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PEMERINTAH KOTA SURABAYA, UNTUK ITU AKAN KAMI KOORDINASIKAN KEMBALI TERMASUK MENGKAJI KEMBALI PERJANJIAN YANG ADA. NAMUN DEMIKIAN PERLU ADANYA KETERLIBATAN DARI LEGISLATIF LINTAS DAERAH SEHINGGA JALINAN KOMITMEN BISA DIKAWAL  SECARA BERSAMA.
   3. KAPASITAS KELEMBAGAAN MERUPAKAN ISI DARI PERMENDAGRI NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN. UNTUK MENINDAKLANJUTI PERMENDAGRI NOMOR 5 TAHUN  2007 DIMAKSUD, PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO MELALU BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA AKAN MENYIAPKAN PERDA TENTANG PENATAAN KELEMBAGAAN SOSIAL MASYARAKAT YANG TERDIRI DARI LPMD/LPMK,RT/RW,KARANG TARUNA, PKK, LEMBAGA ADAT DAN LEMBAGA KEMASYARAKTAN LAINNYA. PENYUSUNAN PERDA INI AKAN DIANGGARKAN PADA TAHUN ANGGARAN 2011 ATAU MELALUI PAK PADA TAHUN 2010. DALAM PERDA INI AKAN DIATUR MENGENAI SEGALA SESUATU YANG MENDUKUNG DAN MENINGKATKAN PROFESIONALISME KINERJA PEMERINTAHAN DESA BAIK KEPALA DESA MAUPUN LEMBAGA DESA LAINNYA. NAMUN DEMIKIAN UPAYA LAIN YANG DILAKUKAN DAN MENJADI KEBIJAKAN PEMERINTAH ADALAH MENGANGKAT SEKRETARIS DESA SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL. DENGAN DEMIKIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DIHARAPKAN LEBIH BAIK DAN OPTIMAL.
         1. USUL FRAKSI PARTAI DEMOKRAT AGAR KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PINDAH KETEMPAT YANG LEBIH REPRESENTATIF KAMI PERHATIAN. PENATAAN PERKANTORAN TERMASUK LOKASI KANTOR PERLU DILAKUKAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN BEBAN TUGAS MESING-MASING SKPD, INTEGRALITAS PELAYANAN, KEMUDAHAN KOORDINASI SERTA PERTIMBANGAN TEKNIS LAINNYA. SEDANG PENJELASAN TERKAIT PELAYANAN KTP GRATIS TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI GERAKAN HATI NURANI.
         2. SOFTWARE DATA BASE KEPENDUDUKAN UNTUK PELAYANAN KTP DAN KK ONLINE BERBASIS SIAK YANG DIPERGUNAKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIDOARJO, TELAH MEMENUHI STANDART YANG TELAH DI TETAPKAN DEPDAGRI, DIMANA SALAH SATU TUJUAN DARI SISTEM INI ADALAH MENGHIMPUN DATA PENDUDUK KEDALAM DATA BASE KEPENDUDUKAN BERDASARKAN PELAYANAN. UNTUK MEWUJUDKAN SISTEM INI DIPERLUKAN DUKUNGAN INFRASTRUKTUR JARINGAN KOMPUTER YANG MENGHUBUNGKAN KOMPUTER DI KECAMATAN DENGAN DATABASE SERVER DI DINAS.  BERDASARKAN EVALUASI SEJAK PERTAMA KALI SISTEM INI DIJALANKAN MAKA DAPAT DISIMPULKAN ADA TIGA HAL YANG MENJADI PENYEBAB SISTEM BELUM BERFUNGSI SECARA OPTIMAL YAITU :

- KEMAMPUAN KETERAMPILAN OPERATOR BAIK DI DINAS MAUPUN DI KECAMATAN MASIH PERLU DITINGKATKAN.

-   TERGANGGUNYA SAMBUNGAN JARINGAN COMPUTER ANTARA DINAS DENGAN KECAMATAN KARENA FAKTOR LAIN DI LUAR KEMAMPUAN KITA (FORCE MAJURE)  SEPERTI ; ANTENNA DISAMBAR PETIR, KENA PUTTING BELIUNG, CUACA BURUK,

-   KONDISI PERANGKAT KERJA DI KECAMATAN BAIK COMPUTER, PRINTER DAN PERALATAN LAINNYA PERLU DILAKUKAN PEMBAHARUAN.

NAMUN DEMIKIAN JALAN KELUAR YANG TELAH DILAKUKAN TERHADAP BEBERAPA KENDALA DIMAKSUD ADALAH DENGAN MENYEDIAKAN FASILITAS KOMPUTER YANG ADA DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL UNTUK SEWAKTU-WAKTU DIGUNAKAN SEBAGAI SARANA PEMROSESAN KTP/KK, SEHINGGA PERMASALAHAN YANG DITIMBULKAN SEBAGAI AKIBAT KETERLAMBATAN PELAYANAN DAPAT DIMINIMALKAN.

   1. KAMI SEPENDAPAT TENTANG PERLUNYA  PEBAIKAN DAN PENINGKATAN TERHADAP PELAYANAN, PENAMBAHAN JURU PARKIR, PENINGKATAN KESEJAHTERAAN JURU PARKIR DAN PENAMBAHAN TITIK-TITIK PARKIR BERLANGGANAN, UNTUK ITU SEGERA AKAN DILAKUKAN KAJIAN TERHADAP TINDAKLANJUTNYA. SEDANGKAN  TERHADAP TERJADINYA DOBEL PUNGUTAN (PUNGUTAN LIAR) DI AREAL PARKIR BERLANGGANAN, KAMI AKAN MELAKUKAN PENGAWASAN SECARA INTENSIF DAN MEMBERIKAN SANKSI YANG TEGAS TERHADAP PELANGGARAN DIMAKSUD.
   2. PEMBENTUKAN LEMBAGA LAIN SANGAT DIPERLUKAN KARENA DIAMANATKAN OLEH PP 41 / 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH        ( KHUSUSNYA PADA PASAL 45 ) DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG KHUSUS MENGATUR MASING-MASING LEMBAGA LAIN, DAPAT DI JELASKAN BAHWA PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH ( BPBD ) TETAP DI ALOKASIKAN  PADA TAHUN 2010 , DENGAN PERTIMBANGAN:

PERTAMA : TUGAS –TUGAS PENANGANAN BENCANA AKAN LEBIH TERKOORDINASI DAN LEBIH OPTIMAL, TERUTAMA TUGAS-TUGAS PRA BENCANA YANG  SELAMA INI KURANG TERSENTUH, KARENA KEDUDUKAN SATLAK PENANGGULANGAN BENCANA HANYA BERPERAN PADA SAAT TERJADINYA  BENCANA , DEMIKIAN PULA SKPD TEKNIS TERKAIT YANG SELAMA INI MENANGANI.

KEDUA ; BENCANA LUAPAN LUMPUR YANG BELUM DAPAT DIPASTIKAN BERAKHIRNYA  DAN CENDERUNG  SEMAKIN LUAS WILAYAH  TERDAMPAKNYA , MENGHARUSKAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  TURUN TANGAN SECARA ALL OUT. WALAUPUN PEMERINTAH TELAH MEMBENTUK BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO ( BPLS ) TETAPI MASIH TERDAPAT BANYAK KEKURANGAN , TERUTAMA MASALAH PENANGANAN DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKATNYA. PENANGANAN DAMPAK SOSIAL SUATU BENCANA OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO AKAN LEBIH EFEKTIF DAN EFESIEN APABILA DIKOORDINIR OLEH SEBUAH UNIT KERJA  ( SKPD ) .

KETIGA ; DENGAN DIBENTUKNYA BPBD,DIHARAPKAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DAPAT MENGAKSES ANGGARAN UNTUK PENANGANAN BENCANA                ( TERMASUK PENANGANAN DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT AKIBAT LUMPUR PORONG ) KE BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA      ( BNPB )

   1. JAWABAN TERKAIT UPAYA PENINGKATAN PAD TERMASUK DONASI, TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA FRAKSI GERAKAN HATI NURANI.

10.  KOORDINASI ANTAR SKPD DALAM HAL PEMBERIAN DAN PENGAWASAN PERIJINAN SECARA NORMATIF TELAH DIATUR DALAM PERDA DAN PERBUP  YANG MENGATUR TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH. BPPT MEMILIKI TUPOKSI  MENYELENGGARAKAN PELAYANAN  ADMINISTRASI PENERBITAN PERIJINAN USAHA SESUAI DENGAN YANG DIATUR DALAM PERDA  DAN PERBUPNYA. SEDANGKAN SKPD TEKNIS DIDUKUNG OLEH SATPOL PP MEMILIKI TUPOKSI MENYELENGGARAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IJIN-IJIN YANG DIKELUARKAN BPPT. BILAMANA DILAPANGAN DITEMUI ADANYA PELANGGARAN PERIJINAN, AKAN DIKOORDINASIKAN LEBIH LANJUT UNTUK UPAYA PENINDAKANNYA.

11.  PERENCANAAN PEMBELANJAAN BARANG DAN JASA DALAM MENGESTIMASI HARGA TELAH DISESUAIKAN DENGAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 33 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS TAHUN 2010 DAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 188/1078/404.1.3.2/2009 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BELANJA/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2009.

BELANJA BARANG DAN JASA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 MASIH DISESUAIKAN DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN YANG LEBIH BERORIENTASI PADA KEGIATAN YANG BERSIFAT PRO POOR, SEHINGGA BELANJA BARANG DAN JASA MASIH DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN-KEGIATAN NON FISIK YANG MELIPUTI SOSIALISASI, PELATIHAN PADA KELOMPOK-KELOMPOK MASYARAKAT. NAMUN DEMIKIAN APABILA ALOKASI BELANJA BARANG DAN JASA TERSEBUT DIRASA MASIH KURANG EFEKTIF DAN EFISIEN MAKA SELANJUTNYA DAPAT DIBAHAS ANTARA BANGGAR DPRD DAN TIM ANGGARAN.

12.  KAMI SEPAKAT BAHWA PASAR TRADISIONAL MERUPAKAN UJUNG TOMBAK PEREKONOMIAN MASYARAKAT PEDESAAN KARENA MEMILIKI KARAKTERISTIK YANG UNIK DAN KHUSUS ANTARA LAIN MERUPAKAN KUMPULAN USAHA PERDAGANGAN BERSLAKA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DENGAN PROSES JUAL-BELI MELALUI TAWAR MENAWAR DAN JUGA SEBAGAI FUNGSI INTERAKSI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DI PEDESAAN.

USULAN FRAKSI DEMOKRAT AKAN MENJADI BAHAN PERTIMBANGAN DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN KHUSUSNYA REVITALISASI  PASAR TRADISIONAL. SAAT INI PEMERINTAH DAERAH MASIH BERKONSENTRASI PADA UPAYA PENCEGAHAN MEMBANJIRNYA PASAR MODERN DI WILAYAH-WILAYAH PEDESAAN DENGAN MENERTIBKAN IZIN-IZIN PASAR MODERN. DENGAN DEMIKIAN KEBERADAAN PASAR TRADISIONAL AKAN TETAP EKSIS DAN BERKEMBANG.

13.  KAMI SAMPAIKAN TERIMA KASIH ATAS MASUKAN FRAKSI DEMOKRAT TERKAIT PERTAMANAN DAN KEINDAHAN DI KABUPATEN SIDOARJO. UNTUK PENGEMBANGAN TAMAN KE WILAYAH-WILAYAH EKS KAWEDANAN AKAN KAMI PERHATIKAN, NAMUN PERLU DIKETAHUI BAHWA PEMELIHARAAN TAMAN DIDALAM KOTA SAJA MASIH PERLU PENANGANAN YANG INTENSIF MENGINGAT KETERBATASAN TENAGA DAN KEDEPAN AKAN KAMI RENCANAKAN PENGGUNAAN TENAGA OUTSOURCHING. UNTUK ITU PERLU DUKUNGAN ANGGARAN YANG MEMADAI.

14.  PENGERUKAN TERHADAP AFVOUR KETAPANG DAN KALI PORONG AKAN DILAKSANAKAN OLEH BPLS, SEDANGKAN PENGERUKAN SUNGAI KANAL DARI KEDUNGCANGKRING SAMPAI DENGAN KEDUNGREJO ATAU YANG DISEBUT AFVOUR GOLONDORO SUDAH DIANGGARKAN PADA TAHUN 2010.

15.  KAMI TELAH DAN SELALU MELAKUKAN BERBAGAI UPAYA AGAR GENANGAN YANG TERJADI DI KABUPATEN SIDOARJO DAPAT SEGERA DIATASI BAIK DENGAN PEMBANGUNAN DAN NORMALISASI SALURAN MAUPUN DENGAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL POMPA BANJIR, SERTA POMPA AIR YANG ADA TELAH KAMI FUNGSIKAN DENGAN OPTIMAL.

16.  MENGINGAT TERBATASNYA ANGGARAN TAHUN 2010 SEDANG PERBAIKAN JALAN KUNDI (TAMBAKREJO) – TAMBAKSUMUR KECAMATAN WARU PERLU DILAKUKAN PENINGGIAN JALAN DI BEBERAPA TEMPAT DAN  RUAS JALAN TAMBAKALISOGO – TLOCOR YANG HARUS DIASPAL CUKUP PANJANG DIPERLUKAN ANGGARAN YANG CUKUP BESAR, UNTUK ITU AKAN DILAKUKAN SECARA BERTAHAP DAN DILAKSANAKAN BERDASARKAN SKALA PRIORITAS.

KAMI INFORMASIKAN PULA BAHWA JALAN JANGAN ASEM – DESA JEMIRAHAN BELUM BISA DILAKUKAN REKONDISI KERUSAKAN JALAN DIKARENAKAN UJI PIPA GAS BELUM DILAKSANAKAN OLEH PIHAK PGN DAN RENCANANYA KURANG LEBIH 1 (SATU) BULAN KEDEPAN PIHAK PGN AKAN MELAKUKAN UJI PIPA GAS TERSEBUT DAN SETELAH HASIL UJINYA MEMENUHI SYARAT BARU DILAKSANAKAN REKONDISI OLEH PIHAK PGN.

17.  RUAS JALAN LINGKAR TIMUR PADA JAM-JAM SIBUK MEMANG PADAT TERUTAMA KENDARAAN RODA 2 (DUA), SEHINGGA CUKUP MEMBAHAYAKAN BAGI PENYEBERANG JALAN OLEH KARENA ITU DI TIAP PERSIMPANGAN JALAN LINGKAR TIMUR SUDAH KITA PASANG LAMPU FLASING, ZEBRA CROSS DAN PITA PENGGADUH YANG MANA ALAT PERLENGKAPAN JALAN TERSEBUT BERFUNGSI UNTUK MELINDUNGI PARA PENYEBERANG JALAN. MENGENAI PENEMPATAN TRAFIC LIGHT DAN JEMBATAN PENYEBERANGAN ORANG, KAMI AKAN MENGKAJI LEBIH LANJUT.

18.  KAMI SEPENDAPAT DENGAN USULAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT TERKAIT RELOKASI RUMAH POTONG HEWAN (RPH). UNTUK ITU PERLU DIRELOKASI SECEPATNYA KARENA HAL TERSEBUT MERUPAKAN SUATU BENTUK PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG BERHUBUNGAN ERAT DENGAN HAJAT HIDUP ORANG BANYAK BAHKAN MENYANGKUT KESEHATAN MASYARAKAT LUAS ATAS DAMPAK LIMBAHNYA. SEHUBUNGAN DENGAN HAL TERSEBUT AKAN DILAKUKAN SURVEI DAN KAJIAN UNTUK MENENTUKAN LOKASI YANG TEPAT BAIK DITINJAU DARI SEGI EKONOMI, SOSIAL DAN LINGKUNGAN.

19.  KAMI SEPENDAPAT DENGAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT TERKAIT KEBERADAAN PUSKESMAS YANG  SANGAT DIBUTUHKAN UNTUK MENUNJANG KINERJA RSUD, MENGINAT MASIH CUKUP BANYAK MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN SIDOARJO. UNTUK ITU KAMI BERUPAYA SELALU MELAKUKAN PERBAIKAN STANDART PELAYANAN  DAN PENINGKATAN SARANA PRASARANA BAIK DI PUSKESMAS MAUPUN RSUD. PERLU DIINFORMASIKAN BAHWA  PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN DI RSUD KABUPATEN SIDOARJO MELIPUTI :

   1. MASYARAKAT MISKIN YANG TERMASUK DALAM DATA BASE DIBIAYAI OLEH ANGGARAN PEMERINTAH PUSAT ;
   2. MASYARAKAT MISKIN YANG TIDAK TERMASUK DALAM DATA BASE DIBIAYAI OLEH ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH.

SEDANGKAN PELAYANAN KESEHATAN   KEPADA MASYARAKAT DAN  FASILITAS  YANG DIBERIKAN DI PUSKESMAS MELIPUTI :

   1. RAWAT INAP DAN IRD DI 13 (TIGA BELAS)  PUSKESMAS ;
   2. RAWAT JALAN DAN IRD DI 6 (ENAM) PUSKESMAS ;
   3. RAWAT INAP DI  7 (TUJUH) PUSKESMAS.

PUSKESMAS RAWAT INAP DAPAT MENANGANI PENDERITA SAMPAI DENGAN 3 (TIGA) HARI SEHINGGA TIDAK PERLU DIRUJUK KE RSUD DAN HAL TERSEBUT AKAN MENGHEMAT BIAYA.

20.  TERIMA KASIH ATAS SARAN DAN PENDAPAT FRAKSI DEMOKRAT. TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI SEBAGAI IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 13 TAHUN 2008 AKAN KAMI TINDAK LANJUTI PADA TAHUN 2010. SEDANGKAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN SISWA BARU AKAN DILAKUKAN EVALUASI DAN KOORDINASI DENGAN ELEMEN TERKAIT DI AWAL FEBRUARI 2010.

TERKAIT DENGAN BUKU PAKET PELAJARAN DAPAT KAMI JELASKAN BAHWA SEKOLAH DAPAT MEMILIH SENDIRI BUKU PAKET PELAJARAN YANG TELAH DIREKOMENDASIKAN OLEH PUSAT PERBUKUAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN YAITU BUKU SEKOLAH ELEKTRONIK (BSE) SEDANGKAN MATA PELAJARAN YANG BUKUNYA BELUM DIREKOMENDASIKAN OLEH PUSAT PERBUKUAN DEPDIKNAS MAKA SEKOLAH  DAPAT MENCARI SENDIRI BUKU-BUKU PELAJARAN TERSEBUT DI PASAR.

SELANJUTNYA USULAN PENINGKATAN BIAYA BOSDA UNTUK SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA DAN SMK  KAMI SANGAT MENDUKUNG DAN PERLU DITINDAKLANJUTI  DENGAN KOORDINASI DALAM RANGKA PENGALOKASIAN DANA UNTUK POS TERSEBUT.

21. USULAN PENAMBAHAN LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN BARU BERUPA SMKN DI KECAMATAN WARU DAN SMAN DI KECAMATAN SEDATI, KAMI SANGAT MENDUKUNG DAN PERLU DIPERSIAPKAN DENGAN SEBAIK-BAIKNYA AGAR DALAM PELAKSANAANNYA BERJALAN LANCAR, PERLU KAMI TAMBAHKAN BAHWA PROSEDUR  PENDIRIAN SEKOLAH BARU PERLU ADANYA DUKUNGAN STUDY KELAYAKAN DAN KESIAPAN LAHAN UNTUK SMA SELUAS 10.000 M2 DAN SMK SELUAS 20.000 M2

22.  GERAKAN BACA-TULIS MERUPAKAN AGENDA/KEGIATAN RUTIN TIAP TAHUN DARI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIDOARJO MELALUI LOMBA CALISTUNG (MEMBACA MENULIS DAN BERHITUNG). SEDANGKAN KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN SIDOARJO MENGGIATKAN LOMBA-LOMBA UNTUK PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)  BERUPA :

-         MENDONGENG DENGAN BAHASA INGGRIS UNTUK TINGKAT SEKOLAH DASAR DAN SEDERAJAT ;

-         PIDATO BAHASA INGGRIS UNTUK TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)  DAN SEDERAJAT ;

-         DEBAT BAHASA INGGRIS UNTUK TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN SEDERAJAT ;

-         LOMBA MENGGAMBAR BAGI ANAK SEKOLAH DASAR DAN SEDERAJAT.

SEDANGKAN PERLUNYA PENAMBAHAN RUMAH PINTAR SEBAGAIMANA DISAMPAIKAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT  KAMI SEPENDAPAT,  NAMUN DEMIKIAN KONSENTRASI KITA SAAT INI DIARAHKAN UNTUK PENGELOLAAN RUMAH PINTAR DI JUANDA.

23.  DALAM UPAYA MENGURANGI PENGANGGURAN, KAMI TELAH MEMPROGRAMKAN SECARA BERKESINAMBUNGAN MELALUI PELATIHAN TENAGA KERJA YANG PADA TAHUN 2009 TERSELENGARA 10 (SEPULUH) KALI PELATIHAN, SEDANGKAN PADA TAHUN 2010 DIRENCANAKAN  16 (ENAM BELAS) KALI PELATIHAN, DAN SEMUANYA TIDAK DIPUNGUT BIAYA, BAHKAN KEPADA PESERTA PELATIHAN DIBERIKAN BANTUAN PERALATAN.

MENGENAI PENERTIBAN TERHADAP PENGGUNAAN TENAGA KERJA OUTSOURCHING AGAR TETAP SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN, MAKA PERSONIL PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN SECARA RUTIN MELAKUKAN PEMERIKSAAN / PENGAWASAN PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN. SEDANGKAN UNTUK BURSA KERJA SEBAGAI PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA, SETIAP TAHUN SELALU DISELENGGARAKAN, DAN PADA TAHUN 2009 TERCATAT TELAH DITERIMA BEKERJA SEBANYAK 420 ORANG.

24. TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN DARI FRAKSI DEMOKRAT TERHADAP PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN SIDOARJO.   PERLU DISAMPAIKAN BAHWA KABUPATEN SIDOARJO  TIDAK MEMILIKI OBYEK WISATA ALAM, AKAN TETAPI DENGAN ADANYA BANDARA UDARA INTERNASIONAL JUANDA MENJADIKAN KEBERADAAN KABUPATEN SIDOARJO YANG TERLETAK DI DAERAH LINTASAN KOTA TUJUAN WISATA JAWA TIMUR, JAWA TENGAH DAN BALI SANGAT POTENSIAL SEKALI UNTUK MENGEMBANGKAN POTENSI OBYEK WISATA BUDAYA SEHINGGA DAPAT MENDONGKRAK PENINGKATAN PAD DARI SEKTOR PARIWISATA DI SIDOARJO. ADAPUN YANG SUDAH DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DALAM UPAYA PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SEKTOR PARIWISATA ANTARA LAIN MEWUJUDKAN KABUPATEN SIDOARJO SEBAGAI KOTA FESTIVAL YANG DIKEMAS DALAM BENTUK PAMERAN PRODUK UNGGULAN. KEDEPAN AKAN KAMI TINGKATKAN DENGAN PEMBUATAN PROFIL PARIWISATA DAN PROMOSI MELALUI DUNIA MAYA.

25. UNTUK MENINGKATKAN PENCAPAIAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN SIDOARJO, BERBAGAI UPAYA TERUS KITA LAKSANAKAN, SEPERTI PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KB DI KLINIK-KLINIK KELUARGA BERENCANA PEMERINTAH DAN SWASTA. PENANGGULANGAN EFEK SAMPING DAN KOMPLIKASI SECARA GRATIS, PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI GRATIS (CUMA-CUMA) KEPADA KELUARGA MISKIN, PENYEDIAAN PRASARANA PELAYANAN KB, MEMPERLUAS KEJASAMA PELAYANAN KB DENGAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH DAN SWASTA, SERTA MENINGKATKAN PERAN SERTA KADER-KADER INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN UNTUK MEMBERIKAN PENYULUHAN DAN MOTIVASI KB BAGI MASYARAKAT. SEDANGKAN SARANA UNTUK MENINGKATKAN MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP PENGGUNAAN BANTUAN REHAB RUMAH KELUARGA MISKIN AKAN KAMI LAKSANAKAN DENGAN SEBAIK-BAIKNYA. PERLU DIINFORMASIKAN BAHWA SAAT INI KITA MELAKUKAN KERJA SAMA DENGAN PEMERINTAH PROPINSI DAN KODAM UNTUK MEMBENAHAN REHAB RUMAH MISKIN.

26. MENGENAI GELANDANGAN, PENGEMIS, ANAK JALANAN DAN PENYANDANG PMKS LAINNYA KAMI TELAH MELAKUKAN UPAYA RAZIA GABUNGAN DARI DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA, SATPOL PP DAN PIHAK KEPOLISIAN. HASIL RAZIA KAMI KIRIMKAN KE LINGKUNGAN PONDOK SOSIAL (LIPONSOS). HAL YANG MENJADI KENDALA BAHWA LIPONSOS TERSEBUT MASIH MILIK PEMERINTAH KOTA SURABAYA, DAN KONDISINYA SUDAH TIDAK MEMUNGKINKAN. UNTUK ITU TELAH KAMI PIKIRKAN UNTUK MEMBANGUN LIPONSOS SENDIRI AGAR PERMASALAHAN TERSEBUT DAPAT TERTANGANI.

27. DALAM RANGKA MENDUKUNG GERAKAN PENANAMAN SEJUTA POHON YANG DICANANGKAN OLEH PRESIDEN RI, PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DALAM SETIAP TAHUNNYA MELAKSANAKAN PENANAMAN POHON DALAM RANGKA TURUT SERTA MENANGGULANGI PEMANASAN GLOBAL. KEGIATAN DIMAKSUD ANTARA LAIN :

-     KEGIATAN PENANAMAN 1 ORANG 1 POHON (ONE MAN ONE TREE / OMOT) SEJUMLAH KURANG LEBIH 15.000 POHON YANG TERDIRI DARI TANAMAN TAHUNAN DAN BUAH-BUAHAN (BIBIT BERASAL DARI BP-DAS BRANTAS).

-     KEGIATAN GERAKAN PEREMPUAN TANAM PELIHARA POHON SEJUMLAH  KURANG LEBIH 15.000 POHON (BIBIT BERASAL DARI BP-DAS BRANTAS).

-     SEDANGKAN DARI APBD I BERUPA BUAH-BUAHAN SEBANYAK 2000 POHON DAN TANAMAN SAYURAN SEBANYAK 500 POLIBAG.

-     DUKUNGAN DARI APBD II DISAMPING BIAYA OPERASIONAL UNTUK KEDUA GERAKAN TERSEBUT JUGA PENGADAAN BIBIT BUAH-BUAHAN SEJUMLAH 1000 POHON KHUSUSNYA UNTUK GERAKAN PEREMPUAN TANAM DAN PELIHARA POHON.

28. BERKAITAN DENGAN PELUNASAN SISA PEMBAYARAN UANG GANTI RUGI DAMPAK DARI LUMPUR LAPINDO MAUPUN YANG MASUK DALAM PETA TERDAMPAK ADALAH MENJADI TANGGUNGJAWAB PIHAK PT MINARAK LAPINDO JAYA DAN BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO, HAL INI SESUAI DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007. UNTUK SELANJUTNYA KAMI TELAH MEMFASILITASI WARGA KELURAHAN JATI REJO, SIRING DAN DESA MINDI DENGAN MENGIRIM SURAT PADA TANGGAL 17 SEPTEMBER 2009 DAN TANGGAL 9 OKTOBER 2009 KEPADA BPLS AGAR SEGERA MEMPROSES PENCAIRAN DANA BANTUAN SOSIAL KONTRAK RUMAH, UANG EVAKUASI DAN UANG JAMINAN HIDUP.

DEMIKIAN JAWABAN DAN TANGGAPAN ATAS PEMANDANGAN UMUM  FRAKSI PARTAI DEMOKRAT, SELANJUTNYA KAMI BERALIH UNTUK MENANGGAPI DAN MENJAWAB PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA.

Sumber: Website DPRD Kabupaten Sidoarjo
 

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
9 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.