MPBI

Pada tanggal 29 Juli 2010 di Gedung YTKI, Jakarta telah diluncurkan Kampanye Sejuta Sekolah dan Rumah Sakit Aman dari Bencana. Berikut ini liputan media terhadap peluncuran kampanye itu dan berita-berita terkait. 

Kliping Peluncuran Kampanye Sejuta Sekolah dan Rumah Sakit Aman

MPBI News, Jakarta
Pada tanggal 23 Juni 2010, Sekretariat MPBI mendapatkan sebuah email yang berisi pertanyaan kritis dari seseorang yang bernama Chandra Erawan <relawan_meulaboh@yahoo.com>. Substansi pertanyaan itu yang penting, dan MPBI mesti bersyukur karena masih tetap ada saja yang peduli dan mengajukan pertanyaan kritis secara terbuka. Ini adalah sesuatu yang harus dihargai. Pertanyaan itu adalah sbb:

"Sepertinya saya melihat bahwa MPBI selalu mengadakan training tentang penagulangan bencana tapi selalu dengan profit. Apakah lembaga ini Lembaga Sosial yang membantu masyarakat Indonesia dalam menghadapi bencana alam atau hanya mengejar profit??? TOLONG ajarkan ilmu yang dimiliki pada semua masyarakat Indonesia dengan ikhlas agar semua masyarakat Indonesia terutama yang berada didaerah bencana bisa lebih paham tentang penggulangan bencana dari tanggap darurat sampai rekonstruksi dan rehabilitasi. Seperti yang baru saja terjadi di Papua, apakah MPBI sudah mengajarkan pada masyarakat Papua? atau masyarakat didaerah lain di Indonesia tanpa biaya?"

Peningkatan Kapasitas PRB untuk Mitra Lokal Oxfam di Nusa Tenggara Barat

MPBI-Oxfam News, Jakarta
Dengan prinsip “Bekerja Bersama yang Lain” Oxfam menjalankan program “Building Resilience” bersama para mitra. Di Nusa Tenggara Barat, Oxfam bermitra dengan lembaga lokal Konsepsi yang bekerja untuk wilayah Lombok Timur, Koslata untuk wilayah Lombok Utara, dan LP2DER untuk wilayah Bima. Para mitra ini berpengalaman mendampingi masyarakat di daerah sasaran, sementara Oxfam datang dengan dukungan pengetahuan dan alat-alat bantu kebencanaan. Saling melengkapi.

MPBI DAN OXFAM MENJALIN KEMITRAAN UNTUK DISEMINASI INFORMASI TERKAIT MEMBANGUN KETAHANAN DI KAWASAN TIMUR INDONESIA (BUILDING RESILIENCE IN EASTERN INDONESIA)

MPBI-Oxfam News, Jakarta
Pada hari Senin, 24 Mei 2010 telah ditandatangani naskah perjanjian kemitraan antara Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI), yang diwakili oleh Faisal Djalal, Sekretaris Jenderal MPBI dengan Oxfam Great Britain, yang diwakili oleh Antonia Potter, Country Director Oxfam GB di Indonesia. Perjanjian kemitraan ini untuk melakukan penyebaran berita melalui internet, khususnya melalui Website MPBI materi-materi pada program Oxfam yang bertajuk “Membangun Ketahanan di Kawasan Timur Indonesia” (Building Resilience in Eastern Indonesia). Tujuan kemitraan antara MPBI dan Oxfam ini adalah menjadi bagian dari sosialisasi pengurangan risiko bencana sekaligus upaya mempengaruhi para pengambil kebijakan di daerah-daerah dampak program tersebut. Perjanjian kemitraan itu berlaku dari tanggal 24 Mei 2010 sampai dengan 31 Maret 2011, dan diharapkan akan menjadi kemitraan jangka panjang antara MPBI dengan Oxfam.

Banyak pertanyaan diajukan kepada MPBI mengenai praktik-praktik penyelenggaraan PB di Indonesia. Contohnya pertanyaan/masalah yg disampaikan kepada MPBI dan solusinya di bawah ini.

Bila ada pertanyaan maupun permasalahan terkait praktik-praktik penyelenggaraan PB di Indonesia dan menginginkan solusinya seperti apa, silahkan lontarkan kepada:

• Klinik PB MPBI
• Email: info@mpbi.org atau djuni@mpbi.org

File-file terkait dengan kelembagaan BPBD:

MPBI News, Jakarta
Pada tanggal 15 Mei 2010 dilakukan "Diskusi Perencanaan Anggaran PB pada Pemerintah Pusat" di Sekretariat MPBI dengan narasumber Rinto Andriono, IDEA. Acara ini dihadiri oleh 10 orang peserta dan dimoderasi oleh Djuni Pristiyanto. Diskusi ini merupakan sebuah awal dari serangkaian diskusi utk mengembangkan wacana PB dan menggiatkan penyelenggaraan PB agar sesuai dengan semangat dan isi dari UU No. 24 Tahun 2007 mengenai Penanggulangan Bencana.

KEJAHATAN KORPORASI DALAM KASUS LUAPAN LUMPUR LAPINDO BRANTAS INCORPORATED

MPBI News, Jakarta
Ivan V. Ageung berhasil lulus ujian dalam sidang tesis dengan judul “Kejahatan Korporasi dalam Kasus Luapan Lumpur Lapindo Brantas Inc.” di Kampus II Menara Kuningan Lt. 12 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta pada tanggal 6 Maret 2010. Penguji pada sidang tesis itu dilakukan oleh Prof. Dr. Hendra Tanu Atmadja, SH., MIP., LLM dan Prof. DR. Mr. Rudioro Rochmat. Sementara itu pembimbing tesisnya adalah Prof. Dr. Hendra Tanu Atmadja, SH., MIP., LLM dan Prof. DR. Rianto Adi, MA. Tesis yang berjudul “Kejahatan Korporasi dalam Kasus Luapan Lumpur Lapindo Brantas Inc.” ini merupakan hasil penelitian yang ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar akademik Magister (S2), pada program Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Ivan berhasil lulus dengan nilai B.

Early warning systems and politics of fear

Jonatan Lassa ,  Bonn   |  Mon, 01/25/2010 11:01 AM  |  Opinion

The proponents of the decision of the Bank Century bailout are happy with the explanation that “the benefit of the intervention is the
crisis that did not happen until now”.

In other words, had there been no intervention or confirmed response to the indicated crisis, the risk would’ve been that the crisis may have happened today at an unexpected scale.

Kawan-kawan Pelaku dan Pemerhati PB,

Berdasarkan berita Antara tanggal 3 September 2009 ini didapat bahwa “Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Sumatra Barat, Insanul Kamil, mengharapkan pemerintah segera membuat regulasi tentang bangunan tahan gempa”.

Hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan yang menarik, “Apakah PII Sumbar tidak mencermati peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bangunan yang sudah ada?” Ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan lain-lain. Akan tetapi, banyak dari kita yang lupa bahwa ada cukup banyak peraturan yang mengatur suatu bidang tertentu dan masalahnya adalah sebagian dari kita “malas” atau merasa tidak ada waktu untuk membaca peraturan-peraturan tersebut.

Kawan-kawan Pelaku dan Pemerhati PB,

Tiap kali habis terjadi sebuah bencana maka yang ramai adalah mengenai kajian cepat pasca bencana. Banyak terjadi perdebatan tentang cara mengukur tingkat kerusakan dan penilaian kerusakan. Ada sebuah perangkat yang sering digunakan oleh pemerintah daerah utk mengukur tingkat kerusakan berdasarkan kriteria dari Departemen Pekerjaan Umum, yaitu: