MPBI

Kliping Berita Bencana MPBI
Tanggal 02 Februari 2010

Daftar Isi:

• TAGANA Diskusi Publik, Rumuskan Pola Penanggulangan Bencana
• Kerugian bencana alam di Boyolali capai Rp 223 Juta
• Kopassus Operasikan Mobil Bencana Alam
• DKI Hibahkan Alat Tanggulangi Banjir ke Kopassus
• Panglima TNI Serahkan Seribu Rumah Korban Bencana
• Puluhan Rumah di Sukabumi Rusak Akibat Longsor
• Banjir di Rancaekek, Bandung, Jawa Barat
• Floods claim two lives in Pasuruan
• RTRW Bengkulu Berbasis Mitigasi Bencana
• Pengesahan RTRW Sumsel Molor
• Fasilitator Rekonstruksi Rumah Korban Gempa Mulai Bekerja
• What’s quaking, what’s shaking?
• How does Haiti differ from post-tsunami Aceh?
• REFILE-Indonesia tourist arrivals up in 2009, spending down
• Antisipasi Bencana, BPBD Jatim Bangun Jaringan Komunikasi
• Manggarai Dilanda Hujan dan Angin Kencang
• No accurate prediction of disaster, says expert

MPBI News, Jakarta
Di bawah ini naskah jawaban Bupati Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur terhadap pertanyaan/pandangan umum Fraksi Gerhana dan Partai Demokrat yang dilansir dalam Website DPRD Sidoarjo pada tanggal 20 Januari 2010. Dalam jawaban Bupati Sidoarjo itu ada dua hal yang terkait bencana, yaitu rencana pembentukan BPBD dan penanganan Lumpur Lapindo.

Tanggal 28 Januari 2010 besok adalah hari terakhir dalam Program 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu II.

Kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono, yang biasa disebut Kabinet Indonesia Bersatu II, menetapkan 15 (lima belas) prioritas kerja 100 (seratus) hari Kabinet, salah satunya adalah bidang Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana. Penetapan Program 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu II ini dilakukan dalam Sidang Kabinet yang dipimpin Presiden pada tanggal 5 November 2009 di Istana Negara, Jakarta.

Early warning systems and politics of fear

Jonatan Lassa ,  Bonn   |  Mon, 01/25/2010 11:01 AM  |  Opinion

The proponents of the decision of the Bank Century bailout are happy with the explanation that “the benefit of the intervention is the
crisis that did not happen until now”.

In other words, had there been no intervention or confirmed response to the indicated crisis, the risk would’ve been that the crisis may have happened today at an unexpected scale.

MPBI Adakan Pelatihan Penyusunan Perda untuk PB

MPBI News, Jakarta
“Pelatihan Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) untuk Penanggulangan Bencana (PB)” dibuka secara resmi oleh Suratman, SH., MH., Presidium MPBI pada tanggal 11 Januari 2010 di Jakarta. Pelatihan ini diselenggarakan oleh Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) selama lima hari dari tanggal 11-15 Januari 2010 dan diikuti oleh 14 orang peserta yang berasal dari pejabat pemerintah daerah (Pemda) tingkat kabupaten/provinsi di Kalimantan Tengah (Kalteng), Sumatera Barat (Sumbar) dan Papua, serta aktivis LSM dari Kalteng, Sumbar, Aceh dan Papua. Narasumber pelatihan itu adalah orang-orang yang kompeten di bidang kebencanaan, antara lain Hening Parlan (Direktur Humanitarian Forum Indonesia - HFI), Ir. Sugeng Triutomo (Deputi Kesiapsiagaan dan Mitigasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana - BNPB), Dr. Moh. Roem (Direktur Manajemen Pencegahan dan PB Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri – MPPB Dirjen PUM Depdagri) dan Bernadinus Stanley, SH. Selama lima hari pelatihan di Ruang Pertemuan Kantor MPBI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat tersebut akan difasilitasi oleh Bernadinus Stanley, SH dan Ivan V. Ageung, SH.

Pelatihan Fasilitator Tingkat Lanjut: Peningkatan ketrampilan dan pengetahuan dalam mendesain dan proses fasilitasi

1. Rasional

Advokasi dan Fasilitasi memainkan peranan yang sangat penting dalam dunia kita di Penanggulangan Kebencaanan.

Dalam tugas kita sehari-hari memfasiltasi, kita akan selalu  berhadapan dengan beragam pihak, situasi, keadaan maupun kondisi yang sering di luar dugaan kita.

Dalam mempersiapkan diri untuk  sukses dalam menjalankan tugas kita, diperlukan pengalaman dan jam terbang, penggunaan beragam teknik dan instrumen pendekatan yang tepat untuk dapat mempersiapkan diri dalam mendesain proses fasilitasi dengan baik dan efektif.

Kawan-kawan Pelaku dan Pemerhati PB,

Berdasarkan berita Antara tanggal 3 September 2009 ini didapat bahwa “Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Sumatra Barat, Insanul Kamil, mengharapkan pemerintah segera membuat regulasi tentang bangunan tahan gempa”.

Hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan yang menarik, “Apakah PII Sumbar tidak mencermati peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bangunan yang sudah ada?” Ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan lain-lain. Akan tetapi, banyak dari kita yang lupa bahwa ada cukup banyak peraturan yang mengatur suatu bidang tertentu dan masalahnya adalah sebagian dari kita “malas” atau merasa tidak ada waktu untuk membaca peraturan-peraturan tersebut.

Kawan-kawan Pelaku dan Pemerhati PB,

Tiap kali habis terjadi sebuah bencana maka yang ramai adalah mengenai kajian cepat pasca bencana. Banyak terjadi perdebatan tentang cara mengukur tingkat kerusakan dan penilaian kerusakan. Ada sebuah perangkat yang sering digunakan oleh pemerintah daerah utk mengukur tingkat kerusakan berdasarkan kriteria dari Departemen Pekerjaan Umum, yaitu:

Kepada Yth,
Bapak/Ibu Pemerhati Bencana
Di tempat

No: 037/MPBI/VIII/2009
Lampiran: TOR
Hal:  Undangan Peluncuran Buku ILSAND 

Dengan hormat,

Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) telah menterjemahkan dan menerbitkan buku “International Law and Standard Applicable in Natural Disaster Situation (ILSANDS)” yang diterbitkan oleh International Development Law Organization (IDLO), sebuah organisasi yang berbasis di Roma Italia, Januari 2009, dengan dukungan dari Grasindo, Plan Indonesia, WVI, Save the Children dan OXFAM GB.

MPBI News, Jakarta
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada bulan November dan Desember 2008 menerbitkan sejumlah pedoman PB. Saat ini pedoman-pedoman itu sudah dapat diunduh dengan cuma-cuma di Website MPBI, dan tentu saja file-file asli pedoman-pedoman itu juga dapat diunduh di Websitenya BNPB.

BNPB menerbitkan sejumlah buku pedoman mengenai pelaksanaan teknis penanggulangan bencana (PB). Penerbitan buku pedoman-pedoman PB ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU 24/2007), Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perpres 8/2008), Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PP 21/2008), Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (PP 22/2008), dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana (PP 23/2008).